MURATARA | DETAKNEWS — Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar Rapat Pemantapan Skajul (Skema Jadwal Lapangan) Satgas Pendapatan Daerah, Selasa (27/5/2025). Rapat ini dilaksanakan di Ruang Rapat Bapenda dan dihadiri oleh lintas sektor, termasuk kepala OPD terkait serta unsur pelaksana lapangan (UPL)
Rapat dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bappeda sekaligus perwakilan Samsat Muratara, Taufik. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Perizinan Hamdan, Staf Ahli Bupati Muratara Al Azhar, serta perwakilan dari OPD seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dishub, Disperindagkop, Satpol PP, hingga Dinas Pertanian dan Perkebunan.
Fokus utama dalam rapat ini adalah penyusunan pembagian tim Satgas, jadwal kegiatan lapangan, serta strategi pendekatan terhadap wajib pajak. Selain itu, rapat juga membahas secara serius pemetaan objek pajak baru yang belum tergarap secara maksimal.
Hamdan, Kadis Perizinan, menyampaikan bahwa Satgas Pendapatan ke depan akan dibekali target kinerja terukur untuk mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
> “Kita akan tetapkan regulasi dan target kinerja secara bertahap. Harus ada ukuran yang jelas agar dampaknya langsung terasa terhadap peningkatan PAD,” ujarnya.
Sementara itu, Aan, Koordinator UPL Satgas Pendapatan, menegaskan komitmennya untuk melakukan penelusuran dan inventarisasi langsung di lapangan.
> “Kami akan menyisir potensi-potensi seperti Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Non-PLN, penggunaan air tanah, pajak restoran, pajak MBLB, pajak parkir, pajak kendaraan bermotor hingga STDB di desa-desa,” jelasnya.
Dalam diskusi, muncul pula perhatian terhadap beberapa objek pajak yang dikelola provinsi namun memiliki kontribusi besar di daerah, seperti:
Pajak Air Permukaan
Pajak Rokok
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
(tercatat realisasi Rp4 Miliar, dengan bagi hasil atau opsen ke Kabupaten sekitar Rp2,2 Miliar)
Pajak Alat Berat
Al Azhar, Staf Ahli Bupati Muratara, dalam penutupan rapat menekankan pentingnya Bapenda menyusun time line kerja Satgas yang lebih terstruktur serta melakukan klasifikasi objek pajak yang sudah terealisasi maupun belum. Ia juga mengusulkan adanya penghargaan kepada wajib pajak yang patuh, baik dari kalangan perusahaan maupun individu.
> “Sebelum kita turun ke lapangan, kita wajib siapkan data valid agar tepat sasaran. Apapun yang diambil dari Muratara, harus kembali untuk pembangunan Muratara. Sumber daya alam kita luar biasa, dan seharusnya bisa membuat daerah kita hebat melalui peningkatan PAD,” tegasnya.
Walaupun belum membuahkan keputusan konkret, namun rapat ini menghasilkan banyak temuan penting sebagai bahan evaluasi dan perencanaan tindak lanjut dalam waktu dekat.(Habibi)
