MURTAR | DETAKNEWS – Program percepatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pendapatan Daerah justru mendapat tantangan dari dalam. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam Satgas tersebut diduga tidak sepenuhnya mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Muratara.17 Juni 2025
Salah satu OPD yang disorot adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP). Dugaan itu mencuat setelah pernyataan kontroversial disampaikan oleh Sekretaris DLHP, Alexander, saat rapat bersama tim Satgas.
Dalam pernyataannya, Alexander dengan tegas menyatakan bahwa DLHP tidak memiliki kepentingan ataupun fungsi dalam upaya penggalian PAD dari perusahaan-perusahaan yang tengah ditangani oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Pernyataan itu dinilai bertentangan dengan semangat kolaboratif yang diusung oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung program prioritas kepala daerah.
“Kami tidak ada urusan dan tidak punya fungsi dalam pengumpulan PAD dari perusahaan,” ucap Alexander, yang memicu polemik di kalangan peserta rapat.
Pernyataan tersebut memunculkan dugaan bahwa DLHP enggan transparan terhadap potensi PAD dari sektor lingkungan, terutama yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Muratara. Tak sedikit pihak menilai bahwa DLHP tidak ingin “kue” yang selama ini dikelola secara internal terganggu oleh kebijakan pemerintah daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Kepala DLHP maupun tanggapan dari Bupati atau Wakil Bupati terkait sikap Alexander tersebut.
Program optimalisasi PAD menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan. Diharapkan seluruh OPD dapat bersinergi, bukan malah menunjukkan resistensi terhadap program strategis daerah demi kesejahteraan masyarakat Muratara.(Habibi)
