DetakNews | Muratara – Menyusul aksi ratusan massa dari Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) yang mengepung Kantor Gubernur Sumatera Selatan untuk mendesak penyelesaian tapal batas, DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) bersama Forum Pemuda Muratara menyatakan sikap tegas. Mereka menegaskan bahwa Suban IV sah milik Muratara dan tidak dapat diganggu gugat.
Anggota DPRD Muratara, M. Ruslan, SE, menegaskan Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 merupakan keputusan resmi dan final yang menetapkan Suban IV sebagai bagian dari wilayah Muratara.
“ Dengan menghargai aspirasi masyarakat Muba, namun hukum tetaplah hukum. Permendagri 76/2014 jelas menegaskan Suban IV masuk wilayah Muratara dan tidak bisa diubah sepihak,” ujar Ruslan, Jumat (1/8/2025).
Ruslan menekankan bahwa permasalahan tapal batas ini harus dilihat dalam perspektif konstitusi.
“UUD 1945 menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Keputusan pemerintah pusat melalui Permendagri 76/2014 adalah amanah konstitusi yang wajib kita patuhi,” tegasnya.
Sebagai langkah strategis, DPRD Muratara akan menggelar rapat pimpinan diperluas, menyurati Mendagri dan Dirjen Otonomi Daerah, serta menghadap Gubernur Sumsel untuk menyerahkan dokumen resmi terkait posisi Muratara.
“Kami mengutamakan diplomasi dan jalur resmi. Tetapi bila ada pihak yang memaksakan kehendak di luar aturan, Muratara akan berdiri tegak mempertahankan hak wilayahnya,” tambah Ruslan.
Ketua Forum Pemuda Muratara, Wawan Putra, menegaskan dukungan penuh terhadap langkah DPRD dan Pemerintah Daerah.
“Kami akan selalu berada di garda terdepan membela tanah Muratara. Jika ada pihak yang mencoba mengubah keputusan Mendagri secara sepihak, kami siap turun melakukan aksi pembelaan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa aksi massa dari Muba yang menekan pemerintah provinsi tidak memiliki dasar hukum, karena batas wilayah sudah jelas ditetapkan pemerintah pusat melalui Permendagri 76/2014.
“Kami mengimbau masyarakat Muratara tetap tenang namun bersatu. Jika hak Muratara terusik, kami siap bergerak bersama DPRD dan pemerintah daerah,” ujarnya.
DPRD Muratara dan Forum Pemuda Muratara dan OKP yang ada di Muratara akan mengambil langkah Konkret Muratara
Sebagai komitmen mempertahankan wilayah, DPRD dan Forum Pemuda Muratara akan:
- Menggelar rapat pimpinan DPRD diperluas untuk menyusun strategi pertahanan wilayah.
- Menyurati Mendagri dan Dirjen Otonomi Daerah sebagai langkah resmi.
- Menghadap Gubernur Sumsel untuk mempertegas posisi Muratara.
- Mengajak seluruh masyarakat Muratara bersatu menjaga hak konstitusional wilayah.
Dengan pernyataan ini, DPRD dan Forum Pemuda Muratara menegaskan komitmen penuh untuk mempertahankan Suban IV sesuai Permendagri 76/2014, dengan tetap mengedepankan diplomasi, hukum, dan konstitusi sebagai jalan penyelesaian. (Fz)
