DETAKNEWS | MUSI RAWAS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas menggelar rapat paripurna pada Senin (25/8/2025) dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan serta Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Musi Rawas, Firdaus Cik Olah dari Fraksi Golkar, setelah memastikan jumlah anggota yang hadir telah memenuhi syarat kuorum.
Fraksi Sampaikan Pandangan Strategis
Dalam sidang tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan yang tidak hanya berupa dukungan, tetapi juga catatan penting agar pengelolaan keuangan daerah lebih transparan, efisien, dan berpihak kepada masyarakat.
Fraksi Golkar melalui juru bicara Rosalia menyatakan bahwa perubahan APBD 2025 mendapat dukungan, dengan catatan pemerintah perlu lebih fokus dalam perencanaan pendapatan daerah.
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah tolok ukur kemandirian daerah. Pemerintah harus memastikan perencanaan yang matang agar target PAD tercapai,” ujarnya.
Selain itu, Golkar juga mengingatkan agar pemerintah menjaga defisit pembiayaan tetap pada batas aman sesuai regulasi.
Fraksi PDI Perjuangan melalui Rena Wijaya menegaskan pentingnya optimalisasi peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menggali potensi penerimaan daerah.
“Efisiensi perencanaan dan pelaksanaan program perlu diperkuat agar PAD dapat benar-benar menopang pembangunan Musi Rawas,” katanya.
Fraksi Gerindra melalui Fitrian menekankan bahwa anggaran harus diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat.
“Setiap rupiah dalam nota keuangan ini harus digunakan sebaik-baiknya agar manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Fraksi NasDem, PKS, dan Demokrat menyampaikan sejumlah catatan kritis serta keberatan terhadap beberapa poin dalam Raperda Perubahan APBD. Kendati demikian, mereka tetap menyatakan komitmen untuk mengawal agar kebijakan anggaran benar-benar pro-rakyat.
Momentum Pembelajaran Demokrasi
Rapat paripurna ini tidak hanya menjadi forum formal antara eksekutif dan legislatif, tetapi juga merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang transparan. Melalui pandangan umum fraksi, publik dapat melihat bagaimana setiap partai politik menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan anggaran daerah digunakan sesuai kebutuhan masyarakat.
Masukan dan catatan dari DPRD diharapkan mampu memperkuat arah kebijakan fiskal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan membawa manfaat nyata bagi warga. (Aan)
