MURATARA | DETAKNEWS — Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Musi Rawas Utara menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menerbitkan legalitas maupun terlibat dalam pembentukan sembilan koperasi yang mengelola lahan plasma seluas 2.937 hektare di wilayah PT Dendy Marker Indah Lestari (DMIL) Kecamatan Rupit.
Kepala Disperindagkop Muratara M. Kodri melalui Kabid Koperasi Azhari saat dikonfirmasi media koran, Senin (11/8/2025), menuturkan bahwa hingga saat ini tidak ada permohonan resmi, penerbitan akta pendirian, ataupun pengesahan badan hukum yang keluar dari dinas terkait untuk sembilan koperasi tersebut.
“Kami tidak pernah dilibatkan ataupun dimintai pertimbangan. Sesuai aturan, setiap koperasi harus memiliki pengesahan dari Kementerian Koperasi dan melaporkan keberadaannya ke dinas. Tanpa itu, keberadaannya tidak sah secara hukum,” tegasnya.
Aturan dan Potensi Sanksi
Sesuai ketentuan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (dan revisi RUU Perkoperasian), setiap koperasi wajib memiliki badan hukum yang disahkan Kementerian Koperasi. Pengelolaan usaha, apalagi di sektor perkebunan plasma kelapa sawit, juga harus memenuhi izin usaha dan legalitas dari Dinas Perkebunan terkait.
Koperasi yang beroperasi tanpa badan hukum atau izin resmi dapat dikenakan:
Sanksi administratif: peringatan tertulis, pembatasan/pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin, hingga pembubaran koperasi.
Sanksi pidana: penjara 1–3 tahun dan denda Rp 1–3 miliar bagi pihak yang mengaku atau mengoperasikan koperasi tanpa pengesahan.
Jika pengelolaan lahan terbukti berada di kawasan hutan atau tanpa izin perkebunan, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dapat menyita lahan tersebut.
Peringatan untuk Masyarakat
Disperindagkop mengingatkan bahwa pendirian koperasi tanpa prosedur resmi berpotensi merugikan masyarakat. Oleh karena itu, warga di 9 desa penyangga Kecamatan Rupit diminta berhati-hati sebelum bergabung atau bekerja sama dengan koperasi yang belum jelas legalitasnya.
“Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan nama koperasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kami mendukung penuh koperasi yang benar-benar sesuai aturan,” pungkas Azhari. (Habibi)
