PALEMBANG, DETAKNEWS – menegaskan komitmennya menjaga stabilitas sektor energi nasional melalui audiensi strategis bersama SKK Migas Wilayah Sumbagsel. Kapolda Sumsel menerima langsung rombongan di Ruang Delegasi Lantai 2 Mapolda Sumsel, Senin (23/2/2026).
Pertemuan ini menjadi langkah konkret dalam mengawal percepatan lifting migas sekaligus memastikan seluruh aktivitas hulu minyak dan gas berjalan dalam koridor hukum. Sektor energi sendiri termasuk Objek Vital Nasional Strategis yang wajib dijaga stabilitasnya demi ketahanan negara.
Delegasi dipimpin Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Penyelesaian Permasalahan Hukum bersama Ketua Satgas Lifting . Sejumlah pejabat utama Polda Sumsel turut mendampingi Kapolda.
Dalam arahannya, Kapolda menekankan pentingnya verifikasi menyeluruh terhadap setiap titik sumur minyak untuk memastikan legalitas lahan, kepastian regulasi, serta mencegah potensi konflik sosial di masyarakat.
“Setiap titik sumur harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak berada di wilayah sengketa maupun kawasan terlarang. Kepastian hukum adalah kunci stabilitas,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Kapolda mengusulkan pembentukan tim gabungan lintas instansi yang melibatkan SKK Migas, KKKS, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum guna melakukan verifikasi faktual dan validasi regulatif sebelum operasional dimulai.
Kabid Humas Polda Sumsel menjelaskan bahwa pengamanan sektor energi bukan hanya menyangkut keamanan fisik, tetapi juga memastikan proses bisnis berjalan akuntabel dan sesuai hukum.
“Polda Sumsel mendukung penuh program strategis nasional di sektor energi. Stabilitas keamanan menjadi fondasi utama percepatan lifting migas,” ujarnya.
Sementara itu, Komjen Pol. Rudy Sufahriadi menyampaikan apresiasi atas dukungan Polda Sumsel dan menyatakan kesiapan SKK Migas untuk melakukan verifikasi lapangan bersama guna menjamin validitas data serta kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.
Sinergi ini menegaskan peran aktif Polda Sumsel sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus memastikan operasional hulu migas di Sumatera Selatan berjalan aman, legal, dan bebas konflik sosial.
