MURATARA , DETAKNEWS — Di tengah kondisi keuangan daerah yang penuh tantangan, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) tetap menunjukkan komitmennya dalam menjaga kesejahteraan aparatur pemerintahan, guru, dan tenaga kesehatan.
Bupati bersama Wakil Bupati terus berupaya keras memastikan seluruh kewajiban pemerintah daerah dapat terpenuhi. Berbagai kebijakan strategis diambil agar pegawai, baik ASN maupun PPPK, tetap mendapatkan haknya meski kondisi fiskal daerah terbatas.
Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah disalurkanya anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) dengan total mencapai Rp14,25 miliar. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp10.975.852.082 dialokasikan untuk ASN dan PPPK penuh waktu, sedangkan Rp3.435.076.000 diperuntukkan bagi PPPK paruh waktu yang sebelumnya merupakan tenaga honorer. Ada
Seluruh anggaran tersebut telah dihitung dan disiapkan sejak sebelum Lebaran. Saat ini, proses pencairan tinggal menunggu regulasi dari pemerintah pusat, dan diharapkan dapat segera terealisasi dalam waktu dekat. Untuk ASN dan PPPK penuh waktu, THR akan diberikan sebesar satu bulan gaji sesuai aturan yang berlaku, untuk PPPK paruh waktu
Selain itu, pemerintah daerah sebelumnya juga telah menyalurkan gaji selama tiga bulan serta THR satu bulan kepada para penerima, sebagai bentuk komitmen dalam memenuhi hak pegawai.
Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan pegawai, tetapi juga diyakini mampu mendorong perputaran ekonomi di wilayah Muratara. Dengan cairnya THR, aktivitas ekonomi diprediksi meningkat, bahkan berpotensi meramaikan daerah sekitar seperti .
Lebih dari sekadar nilai ekonomi, momentum ini diharapkan membawa kebahagiaan bagi masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idulfitri. Para penerima diimbau untuk memanfaatkan penghasilan tersebut dengan bijak, mempererat silaturahmi, serta berbagi dengan keluarga, orang tua, anak, dan kerabat.
Pemerintah daerah juga mengajak seluruh penerima untuk turut mendoakan agar daerah dan negara tetap dalam kondisi aman dan damai, serta para pemimpin senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan roda pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat.
Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, kebijakan dan kerja keras pimpinan daerah ini pun dinilai layak mendapatkan apresiasi, mengingat tidak semua daerah mampu merealisasikan hal serupa di tengah keterbatasan anggaran. (Aan)
