MURATARA, DETAKNEWS — Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) bersama Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau menggelar sosialisasi penegakan hukum terkait penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi jenjang SD dan SMP. Kegiatan ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Muara Rupit.
Acara dibuka oleh Bupati Muratara melalui Asisten I Pemkab, Zazili, S.Sos, dan dihadiri oleh Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, Armein Ramdhani, SH., MH.
Dalam penyampaiannya, Armein menegaskan bahwa pihak Kejaksaan hadir untuk memberikan pendampingan hukum serta edukasi, bukan untuk menimbulkan rasa takut di kalangan tenaga pendidik.
Ia juga menyoroti maraknya oknum yang mengatasnamakan Kejaksaan untuk menakut-nakuti instansi, termasuk pihak sekolah. Armen mengimbau agar masyarakat, khususnya tenaga pendidik, tidak mudah percaya dan tetap berkoordinasi langsung dengan pihak resmi.
“Dengan maraknya pihak yang mengatasnamakan Kejaksaan untuk menakuti suatu instansi, kami mengimbau agar jangan takut. Silakan berkoordinasi langsung dengan kami di Kejaksaan,” tegas Armein.
Ia mengakui bahwa praktik tersebut memang ada dan harus disikapi secara cepat dan tegas.
“Memang ada oknum yang mengatasnamakan Kejaksaan. Hal ini harus disikapi dengan sigap. Jika menemukan hal seperti itu, segera laporkan kepada kami,” tambahnya.
Selain itu, Armein juga menegaskan bahwa pihak Kejaksaan memiliki mekanisme pengawasan dan penindakan terhadap praktik pungutan liar, termasuk melalui operasi tangkap tangan jika ditemukan pelanggaran.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara, M. Andrian Fathursyah, SP., MM, menyatakan dukungannya terhadap kegiatan sosialisasi ini. Ia menilai kegiatan tersebut sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada kepala sekolah dan guru terkait pengelolaan Dana BOS yang sesuai aturan.
“Kami dari Dinas Pendidikan sangat mengapresiasi kegiatan ini. Dengan adanya sosialisasi dari Kejaksaan, diharapkan seluruh kepala sekolah dan tenaga pendidik dapat lebih memahami regulasi serta terhindar dari permasalahan hukum,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar seluruh satuan pendidikan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta koordinasi lintas instansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan.
Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan dunia pendidikan dalam menciptakan tata kelola Dana BOS yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan. (Aan)
