Perkuat Kapasitas SDM dan Sinergi Pencegahan Karhutla
KOTA PALEMBANG, DETAKNEWS – Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) menghadiri Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang digelar di Kota Palembang, Rabu (6/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan kesiapan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan menjelang musim kemarau.
Apel dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, didampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Turut hadir jajaran Forkopimda Sumsel, BNPB, TNI/Polri, Manggala Agni, pemerintah kabupaten/kota se-Sumsel, serta berbagai unsur terkait lainnya.
Pemerintah Kabupaten Muratara diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Ir. Asim serta Kepala BPBD Kabupaten Muratara Hasbi Hasadiqi.
Dalam amanatnya, Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa pemerintah pusat kembali mengaktifkan Desk Penanggulangan Karhutla sebagai bentuk penguatan koordinasi nasional dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
“Melalui langkah ini diharapkan koordinasi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan semakin solid dalam melakukan mitigasi, pencegahan, penanganan, penegakan hukum, hingga pemulihan pasca Karhutla,” ujar Djamari.
Ia juga menyampaikan arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar seluruh daerah tetap meningkatkan kewaspadaan meski capaian pengendalian Karhutla dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil positif.
“Pemerintah tidak boleh lengah. Seluruh elemen harus memperkuat kesiapsiagaan dan membangun kerja sama yang kuat agar Karhutla dapat ditekan seminimal mungkin,” tegasnya.
Menko Polkam menyebut Sumatera Selatan masih menjadi salah satu daerah prioritas pengendalian Karhutla karena memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi, terutama pada wilayah gambut, lahan perkebunan, dan area yang memiliki riwayat kebakaran berulang.
Berdasarkan data Sipongi Kementerian Kehutanan tahun 2026, luas indikasi kebakaran di Sumsel pada Januari hingga Maret 2026 mencapai 68,45 hektare. Sementara secara nasional tercatat mencapai 55.324,19 hektare.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa pemerintah terus belajar dari pengalaman penanganan Karhutla pada tahun-tahun sebelumnya.
Ia mengungkapkan tren luas kebakaran terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk saat menghadapi siklus El Nino.
“Tahun 2015 luas Karhutla mencapai 2,6 juta hektare, kemudian turun menjadi 1,6 juta hektare pada 2019, dan kembali menurun menjadi 1,1 juta hektare di tahun 2023. Pada 2025 juga berhasil ditekan dibanding tahun sebelumnya,” jelas Raja Juli Antoni.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari semakin baiknya koordinasi lintas sektor, meningkatnya partisipasi masyarakat melalui pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku pembakaran lahan.
Di sisi lain, Staf Ahli Bupati Muratara Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Ir. Asim mengatakan bahwa apel kesiapsiagaan Karhutla menjadi langkah penting dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam menghadapi musim kemarau tahun 2026.
“Karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu diperlukan kerja sama yang solid mulai dari tingkat pusat hingga daerah agar upaya pencegahan dan penanggulangan dapat berjalan maksimal,” ujar Ir. Asim.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Muratara terus meningkatkan kesiapsiagaan melalui patroli terpadu, pemantauan titik panas, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lapangan.
“Selain kesiapan personel dan peralatan, edukasi kepada masyarakat juga menjadi faktor penting agar kesadaran menjaga lingkungan semakin meningkat dan potensi Karhutla dapat ditekan sejak dini,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Muratara Hasbi Hasadiqi menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan langkah antisipatif menghadapi ancaman Karhutla, khususnya di wilayah rawan kebakaran.
“Kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait untuk memastikan kesiapan personel, peralatan dan sistem pemantauan di lapangan berjalan optimal. Pencegahan tetap menjadi prioritas utama,” tegas Hasbi.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menegaskan bahwa pencegahan Karhutla harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.
“Sumsel harus tetap menjadi daerah yang siaga terhadap Karhutla. Pencegahan lebih penting daripada penanganan. Karena itu sinergi seluruh pihak harus terus diperkuat, mulai dari pemerintah, aparat, perusahaan hingga masyarakat,” ujar Herman Deru.
Apel kesiapsiagaan tersebut juga menjadi momentum untuk memastikan kesiapan personel, sarana prasarana, serta koordinasi lintas sektor menjelang puncak musim kemarau beberapa bulan mendatang.
Dengan dilaksanakannya apel ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat kolaborasi dalam mencegah dan menanggulangi Karhutla sehingga kualitas lingkungan tetap terjaga dan masyarakat terlindungi dari dampak bencana asap. (Aan)
