MURATARA | DETAKNEWS – Puluhan wartawan yang berada di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) yang tergabung di Aliansi Wartawan Muratara (AWM) mengadakan aksi unjuk rasa ke Sekretariat DPRD Muratara hari ini Kamis (7/11/2024).
Aksi di adakan oleh puluhan wartawan menuntut transparansi Anggaran Publikasi (Iklan dan adventorial) pada tahun 2024 terkesan tidak trasparan dan di nikmati hanya oknum wartawan saja.
Karena ada ketimpangan anggaran yang di terima oleh para wartawan yang ada di Kabupaten Muratara.
Hanafi wartawan tintanusantara.com sebagai orator menyampaikan dan meminta Sekretaris Dewan , PPTK Publikasi DPRD untuk menjelaskan apa yang menjadi tuntutan kami ini.
” Kami minta kepada Sekwan untuk menjelaskan kemana anggaran media itu dan untuk siapa saja dan media apa saya dan berapa uang yang di keluarkan untuk media secara rinci, sebab kami menduga ada permainan anggaran ini untuk hanya beberapa media saja yang di bayar cukup besar “ .Ujarnya
Kami akan turuti prosedur dalam keterbukaan anggaran media ini sebab kami perkirakan, anggaran tidak sesuai apa yang hak-hak kami sebagai wartawan media di kabupaten Muratara, kami juga menduga ada beberapa media yang di bayar besar notabane sudah memegang kartu DPRD, dan banyak juga media yang tidak aktif di Muratara ikut menikmati Anggaran media di Muratara.
Dengan aksi ini kami menuntut keterbukaan dan kedepannya memperioritaskan kami sebagai wartawan asli Muratara, kami yang paham akan kondisi Muratara, bahkan kami hadir langsung liputan setiap kegiatan DPRD Muratara , ini kami berharap akan menjadi evaluasi DPRD Muratara kedepannya.
Meizar Sukarda Plt Sekretaris DPRD Muratara menanggapi apa yang menjadi tuntutan para wartawan yang melakukan ujuk rasa hari ini.
Bahwa dirinya baru saja mulai bertugas menjadi Plt Sekretariat DPRD Muratara. Menurutnya, ketika ia mulai bertugas, anggaran yang tersisa sudah sangat terbatas hanya 100 Juta lebih dan telah disalurkan sesuai prosedur yang berlaku.
Lebih lanjut, Sekwan menjelaskan bahwa untuk mendapatkan informasi terkait realisasi anggaran media secara resmi, terdapat prosedur administratif yang harus ditempuh, yakni dengan mengajukan surat permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat DPRD melalui ketua PPID Sekda Muratara.
” Kami akui dari segi teknis kami masih kurang nanti kami perbaiki, saya paham karena saya juga pernah di Diskominfo”.Diakui oleh Sekwan.
Aksi damai ini berlangsung tertib, dengan harapan agar aspirasi para jurnalis terkait transparansi anggaran dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh pihak DPRD Muratara. Para jurnalis menginginkan kejelasan mengenai anggaran media, serta mengharapkan langkah konkret untuk mencegah terjadinya ketidakmerataan anggaran di masa depan,
Terpisah Apriansyah Penanggung Jawab Aksi AWM mengatakan, kami akan menyurati PPID Kabupaten Muratara untuk mendapatkan kejelasan secara rinci satu persatu aliran Dana Media kesetiap wartawan, nanti akan ketahuan siapa- siapa oknum wartawan yang menerima besar. Apabila ada nanti dugaan kami ada permainan kami seluruh wartawan yang tergabung di AWM akan mengucil dan akan memproses oknum tersebut Aparat penegak hukum dan apa alasan hingga bisa menerima Anggara media yang lebih besar . Tegas Apri. (AAN)
